POSITIVA: PKI dan REPUTASI PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

KOMUNISME : ANTARA KEGAMANGAN DAN REPUTASI PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang komunisme, maka kita dengan gampang akan mengaitkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai yang didirikan pada tahun 1924 ini sebelumnya bernama Partai Komunis di Hindia (PKH) yang dibentuk pada tahun 1920 (sumber: wikipedia). Pada awal berdirinya, PKI mempunyai hubungan yang cukup harmonis dengan Islam. Namun dalam perjalanannya hubungan tersebut memburuk yang ditandai dengan beberapa peristiwa berdarah yang memakan banyak korban jiwa melibatkan aktifis komunis dan kalangan Islam terutama kalangan santri dan Nahdatul Ulama (NU). Tidak hanya dengan Islam, hubungan PKI dengan kalangan militer terutama Angkatan Darat (AD) bisa dibilang buruk. Bermula dari pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun, intervensi PKI pada kebijakan-kebijakan Soekarno misalnya keinginan PKI mempersenjatai masyarakat sipil terkait konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang ditolak mentah-mentah oleh AD, hingga puncaknya pada peristiwa G30S PKI.

Hingga kini, interpretasi terhadap peristiwa G30S 1965 cukup beragam. Selain versi pemerintah Orde Baru yang mengatakan bahwa PKI merupakan dalang utama dibalik peristiwa G30S 1965 itu, paling tidak ada beberapa versi lain dalam memaknai peristiwa itu (Suwirta: 2000). Pertama, versi para akademisi dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, yang kemudian terkenal dengan sebutan Cornell Paper. Menurut versi ini, peristiwa G30S 1965 jelas merupakan masalah intern dalam tubuh AD, khususnya kelompok militer yang berasal dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Peristiwa itu, menurut Cornell Paper, lebih merupakan revolusi perwira menengah (Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel) yang berasal dari Divisi Diponegoro terhadap para perwira tinggi AD (Brigjen, Mayjen, Letjen, dan Jendral) juga berasal dari Divisi Diponegoro. Kedua, versi dari seorang sejarawan Barat, Antonie C.A. Dake, yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalang utama dari peristiwa G30S 1965 itu adalah Presiden Soekarno sendiri. Bahwa AD selalu berseteru, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, dengan Presiden Soekarno sudah menjadi rahasia umum sejak zaman revolusi Indonesia. Jendral Soedirman sendiri, panglima TNI pada masa revolusi, sudah menunjukkan perilaku politiknya yang dalam banyak hal bertentangan dengan pemerintah dan politisi sipil, termasuk dengan Presiden Soekarno sendiri.

Versi ketiga dikemukakan oleh sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, yang menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S 1965 itu adalah Jendral Soeharto. Hal itu dibuktikan, menurut Wertheim, bahwa ketiga pelaku tama G30S yaitu Kolonel Untung, Letkol Latief, dan Syam Kamaruzaman adalah bekas anak buah dan teman baik Soeharto sejak zaman revolusi Indonesia. keempat, versi dari seorang mantan pejabat intelejen Amerika Serikat, Peter Dale Scott, yang menyatakan bahwa peristiwa G30S 1965, yang pada gilirannya menjatuhkan Presiden Soekarno itu, didalangi oleh CIA (Central of Intelligence Agency). Menurut P.D. Scott, sejak Soekarno mengemukakan gagasan tentang perlunya sistem politik Demokrasi Terpimpin (1956), meminta bantuan Uni Sovyet untuk membebaskan Irian Barat (1962), membetuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia (1964), Amerika Serikat tidak senang dengan tindakan-tindakan Soekarno yang ingin menjadi pemimpin baru bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Latin Amerika itu.

Penjelasan yang relatif memuaskan pemahaman kita tentang peristiwa G30S 1965 adalah apa yang kemudian dikenal dengan “Teori Konspirasi”. Ada banyak pihak yang bermain dan banyak kelompok yang berkepentingan dengan peristiwa itu. Dan dalam peristiwa G30S 1965 itu, sebuah peristiwa yang paling tragis dan berdarah sepanjang sejarah Indonesia modern, kemenangan nampaknya berpihak pada Soeharto dan Angkatan Darat yang kemudian segera membentuk pemerintah Orde Baru. Sebagai sebuah rezim yang lahir dari peristiwa G30S 1965, maka pemerintah Orde Baru – dalam perkembangan selanjutnya – merasa perlu dan berkepentingan dengan “tafsir sejarah yang benar dan tunggal” menurut perspektif pemerintah yang sedang berkuasaPada masa orde baru pasca adanya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang mengatur kedudukan hukum pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme, segala hal yang berkaitan dengan PKI dianggap sesuatu yang tabu dan sensitif. Bagi pemerintah berkuasa hal yang berkaitan dengan PKI dianggap akan menggangu stabilitas negara yang berdampak pada pembangunan nasional. Begitu juga bagi masyarakat, persoalan PKI bisa membangkitkan traumatik masyarakat terutama umat Islam, karena sejarah mencatat konflik antara umat Islam dan PKI demikian hebatnya.

Seiring terbukanya kran reformasi, beberapa pihak yang berbicara atas nama HAM dan sejarah mulai mengungkit-ungkit permasalahan sejarah G30S PKI, meskipun hingga saat ini TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 belum dicabut. Artinya hingga saat ini PKI dan ajaran komunisme masih dilarang di Indonesia. Rehabilitasi korban dan pengembalian hak-hak mereka adalah salah satu isu yang terus dikembangkan.

Beberapa pihak menduga naiknya Joko Widodo sebagai presiden membawa angin segar bagi pihak yang ingin membangkitkan kembali PKI. Apalagi Jokowi berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang disinyalir menjadi tempat berlabuhnya tokoh-tokoh beraliran komunis, bahkan dalam beberapa kesempatan pengamat mengatakan ada faksi Komunis di tubuh PDIP. Indikasi tersebut menjadi semakin kuat ketika salah seorang kader PDIP yang juga anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning mengaku bangga menjadi anak PKI (sumber: cnnindonesia.com). Anak anggota Biro Khusus PKI Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro ini bahkan sempat menulis buku “Aku Bangga Menjadi Anak PKI.”

Belakangan masyarakat Indonesia dibuat resah dengan munculnya berbagai atribut berlogo palu arit yang merupakan lambang PKI. Di Banyumas Jawa Tengah, TNI dan Polri terpaksa melakukan razia terhadap pedagang pakaian karena maraknya peredaran kaos berlogo palu dan arit di daerah tersebut (sumber: banyumasnews.com). Antisipasi meluasnya peredaran segala macam atribut berbau PKI juga dilakukan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Sebagai pelindung warga negara semestinya pemerintah berada pada posisi yang menciptakan ketenangan dan ketemtraman di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun isu PKI tetap menjadi hal yang sensitif di tengah masyarakat. Isu ini bisa melahirkan konflik, bukan hanya konflik horisontal antar masyarakat namun juga konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan di Indonesia. Konflik bisa memunculkan ketidakpercayaan masyarakat yang berakibat melorotnya reputasi pemerintahan. Jika tidak dikendalikan dan diantisipasi dengan cepat bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin menurun bahkan bisa semakin menguatkan isu yang berkembang saat pemilihan presiden bahwa Jokowi pro PKI.

Di tengah menghangatnya isu PKI, masyarakat dibuat bingung dengan beragam pernyataan para petinggi negara. Atas dasar kebebasan berpendapat misalnya, Jokowi meminta penanganan Isu PKI jangan sampai kebablasan (sumber: vivanews.com). Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan ada masukan ke Presiden bahwa tindakan aparat kebablasan dalam memahami perintah Presiden untuk menghalau bangkitnya PKI. Lanjutnya, atas peristiwa-peristiwa itu yang dianggap sebagian masyarakat kebablasan, Jokowi menginstuksikan agar tindakan tersebut agar dihentikan. Himbauan Presiden melalui juru bicaranya yang dalam hal ini bertindak sebagai koordinator Humas yang bertanggung jawab atas semua kementerian ternyata tidak sepenuhnya diikuti oleh jajaran di bawahnya. Pro dan kontra terus bermunculan, simpang siar informasi akibat perbedaan pendapat pun tidak dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam makalah ini adalah bagimana sikap dan tindakan yang seharusnya diambil oleh permerintah terhadap Isu bangkitnya PKI dan bagaimana peran Humas Pemerintah sehingga bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak sekaligus dapat mempertahankan reputasi pemerintah.

B. KOMUNISME DAN KEGAMANGAN PEMERINTAH

Terlalu sering kita mendengar istilah petugas partai. Istilah ini lebih umum ditujukan kepada kader sebuah partai politik yang diusung dalam pemilu atau pilkada dan kemudian berhasil menduduki posisi puncak dalam pemerintahan. Posisi strategis yang didapat melalui mekanisme pencalonan oleh partai politik mau tidak mau membawa konsekwensi bahwa apapun nanti kebijakan yang diambil oleh Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati selain mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat juga akan memikirkan bagaimana cara mengakomadasi nilai dan kepentingan partai yang mengusung atau mendukungnya. Maka dalam hal inilah seringkali terjadi kebimbangan seorang eksekutif dalam mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan. Di satu sisi Ia harus mengemban amanat sebagai pemimpin untuk semua kalangan masyarakat, di sisi lain Ia juga merupakan petugas partai yang punya kewajiban membawa dan mengembangkan nilai-nilai yang dianut oleh partai.

Kondisi inilah yang barangkali tengah dihadapi oleh Jokowi yang diusung oleh PDIP. Dalam berbagai kesempatan dan berbagai media ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri sering mengingatkan posisi Jokowi sebagai seorang petugas partai. PDIP merupakan partai nasionalis dan merupakan tranformasi dari partai yang sebelumnya bernama PDI. Partai ini didirikan pada tanggal 10 Januari 1973, merupakan fusi (penggabungan) dari beberapa partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dua partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik (sumber: wikipedia). Sebagai partai yang kader-kadernya berasal dari berbagai golongan yang juga membawa nilai masing-masing, dengan sendirinya tentu akan terjadi konflik kepentingan. Meskipun dalam berbagai kesempatan hal ini selalu dibantah oleh petinggi-petinggi PDIP dengan mengatakan bahwa partai ini hanya menganut satu nilai yaitu ajaran Bung Karno, tetap saja sebagian masyarakat beranggapan ada kepentingan tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari PDIP.

Terkait merebaknya isu tentang kebangkitan kembali ajaran komunisme dan PKI, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi berada dalam posisi dilematis. Kegamangan menghinggapi Presiden, disatu sisi harus mengakomodir tuntutan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan presiden tidak boleh berkompromi dengan ajaran komunisme dan tidak memberi ruang bangkitnya PKI. Tuntutan tersebut yang sebagian besar disuarakan oleh kalangan Islam. Diantaranya, Wakil Ketua Umum MUI Jateng Prof. Ahmad Rofiq mengatakan berbagai aksi provokasi bangkitnya PKI akhir-akhir ini perlu disikapi secara tegas oleh pemerintah (sumber: semarangpos.com). Menurutnya pemerintah harus tegas dan jangan terkesan pemerintah malah memberi peluang untuk bangkitnya kembali PKI dengan melihat beberapa indikasi akhir-akhir ini antara lain tuntutan pihak yang mengatasnamakan anak, cucu, simpatisan, dan pembela PKI agar negara meminta maaf kepada PKI akibat peristiwa 1965 sebagai syarat rekonsiliasi nasional, tuntutan agar pemerintah mengusut kuburan massal anggota PKI, serta maraknya penyelenggaraan seminar, diskusi, pertemuan, dan penyebarluasan simbol serta logo berhubungan dengan PKI secara masif dan sistematis. Padahal PKI telah resmi dibubarkan di Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU No. 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Sehingga selama ketetapan dan Undang-Undang tersebut belum dicabut maka segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ketetapan dan UU itu merupakan pelanggaran hukum.

Di sisi lain, Presiden Jokowi dihadapkan pada pada desakan berbagai pihak untuk membuka dan meluruskan kembali sejarah PKI bahkan hingga permintaan kepada Jokowi agar negara meminta maaf kepada PKI yang diangap telah menjadi korban. Presidium Komunitas Merah Kuning, Indra Budiman, mengatakan, PKI juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia juga. Karena itu dia mendesak negara untuk meminta maaf. Menurutnya, Jokowi tidak perlu takut melaksanakan janji kampanyenya untuk meminta maaf ke keluarga korban, simpatisan maupun kader PKI (sumber:okezone.com). Sementara itu dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang berlangsung di Jakarta pada 18-19 April 2016, peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. Negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.

Menyikapi maraknya tuntutan tersebut, akhirnya Jokowi memberi respon, salah satunya dengan memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965 (sumber : kompas.com). Menurut Luhut, kuburan massal itu untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pasca tahun 1965. Karena itu pemerintah akan segera menindaklanjuti catatan mengenai lokasi kuburan massal yang telah diserahkan oleh Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung. Pemerintah akan menyiapkan tim untuk melihat dan memverifikasi semua data kuburan massal yang ada. Tim tersebut dibentuk dengan melibatkan pihak internal kementerian dan Komnas HAM. Sebagai langkah awal, tim akan mengambil contoh di beberapa lokasi kuburan massal. Selanjutnya Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud. Selama ini, kata Luhut, banyak yang mengaku memiliki data kuburan massal korban, tetapi tidak dapat membuktikannya. Pernyataan Luhut terkait keinginan menggali kuburan massal korban 1965 ini sempat diungkapkan saat Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu yang tidak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru (sumber:kompas.com). Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara. Senada dengan Ryamizard Ryacudu, Wakil Presiden Jusuf Kala juga mengatakan bahwa sikap pemerintah terkait peristiwa 1965 sudah sangat jelas dan tidak berubah. Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa.

Pernyataan-pernyataan dan reaksi yang berbeda-beda dari petinggi negara menyikapi isu terkini tentang PKI jelas menimbulkan kebingungan, kegelisahan bahkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pernyataan-pertanyataan tersebut disampaikan di media baik secara langsung maupun tidak langsung. Beragam kepentingan sepertinya turut bermain dalam ranah media baik media tradisional maupun new media. Setidaknya ini terlihat dari bagaimana sebuah media mengemas berita tentang komunisme dan menghadirkannya ke tangah-tengah masyarakat dengan mengutip pernyataan dari Presiden danWakil Presiden, Menteri, Kapolri, Panglima TNI dan tokoh-tokoh lainnya dengan cara atau dari sudut yang berbeda. Namun apapun itu, apa yang disampaikan oleh media menimbulkan multi tafsir masyarakat. Sebagian masyarakat terutama kalangan Islam beranggapan bahwa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala pro PKI.

Kondisi ini sebenarnya merupakan sebuah pertaruhan bagi pemerintah. Kegagalan mengelola isu PKI bisa berakibat menurunnya reputasi Pemerintah, terutama di kalangan umat Islam yang merupakan bagian mayoritas di Indonesia. Meskipun pemilihan presiden masih berkisar tiga tahun lagi, namun isu ini bisa secara serius dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan pamor pemerintah dan pada akhirnya mengalihkan suara rakyat untuk tidak lagi mendukung Jokowi pada pemilihan presiden berikutnya. Karena itulah pemerintah harus menyikapi kondisi ini dengan cermat dan hati-hati, terutama bagaimana pemerintah satu suara atau tidak terpecah dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan dikumsumsi oleh publik. Apalagi dengan banyak dan beragamnya jenis media yang dengan mudah mengutip pernyataan-pernytaan dan kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

PERAN HUMAS PEMERINTAH DALAM MENGELOLA ISU

Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif bagi instansi pemerintah. Effendi (2006:37) menjelaskan bahwa humas pemerintah pusat adalah humas pada departemen-departemen yang mempunyai dua tugas: pertama, menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai, dan yang kedua menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan serta hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Sementara itu Ardianto (2011:76) mengatakan unsur perencanaan humas di dunia pemerintahan, antara lain situasi, tujuan, publik, strategi, taktik, jadwal kegiatan, anggaran, dan evaluasi. Situasi yang sering dilihat untuk melakukan program humas pemerintah terdiri dari tiga bentuk, yakni organisasi harus melakukan remedial untuk mengatasi masalah atau situasi yang secara kurang baik memengaruhi organisasi, organisasi memerlukan suatu proyek kegiatan tertentu dalam suatu waktu, organisasi berkehendak memperkuat upaya yang sudah berjalan untuk mempertahankan reputasi dan dukungan publik.

Terkait pengelolaan informasi seputar isu bangkitnya PKI yang saat ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat, jelas kurang terlihat peran Humas Pemerintah dalam hal ini. Kesimpang-siuran informasi dan pernyataan yang berbeda-beda dari penyelenggara negara merupakan indikasi bahwa Humas Pemerintah belum berjalan secara efektif atau belum bekerja secara maksimal. Padahal untuk permasalahan yang sangat sensitif bagi masyarakat seperti komunisme, pemerintah melalui berbagai jajarannya harus sangat hati-hati dalam bertindak. Terkait dengan fungsi humas yang pertama yaitu sebagai lembaga yang menyampaikan informasi dan komukasi yaang persuasif, efektif dan efisien, maka dalam kasus ini tidak terlihat sebagaimana yang diharapkan. Padahal isu komunisme jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan runtuhnya reputasi pemerintah.

. Hubungan dengan media belum terbina dengan baik sehingga kesimpang-siuran informasi tidak dapat ditekan. Di sisi lain, pola informasi satu arah untuk isu-isu sensitif belum diterapkan, sehingga terkesan penyelenggara negara di berbagai tingkatan dan posisi bisa mengeluarkan pernyataan yang kadang-kadang bertolak belakang dengan pejabat lainnya. Bahkan dalam kasus tertentu muncul pernyataan yang berbeda antara atasan dan bawahan. Menurut Ardianto (2011:76) strategi dan taktik yaitu melibatkan penggunaaan instrumen atau alat komunikasi untuk mencapai khalayak utama dan sekunder dengan pesan-pesan kunci untuk menjaga reputasi organisasi pemerintah harus dikembangkan. Namun dalam kasus ini hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dalam mejalankan fungsi kedua humas pemerintah, yaitu menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. Sehubungan dengan komunisme, peran Humas Pemerintah dalam mensosioalisasikan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU No. 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara juga terasa masih belum maksimal.

Kesenjangan dan kesimpang-siuran informasi ini sebenarnya dapat diatasi, apabila pemerintah berkeinginan untuk mengoptimalkan pemberdayaan Humas di lingkungan instansi pemerintah. Selama ini pemberdayaan Humas pemerintah terkesan sangat minim. Peran Humas hanya terbatas pada sejumlah kegiatan saja yang dilakukan, seperti membuat siaran pers atau mengadakan konferensi pers. Padahal, tugas-tugas itu hanya sebagian dari tugas Humas saja, bukan totalitas tugas dan fungsi Humas. Salah satu faktor penyebab tidak berfungsinya humas pemerintah di Indonesia adalah masih adanya persepsi pimpinan tentang keberadaan Humas yang keliru atau kurang tepat. Selama ini ada anggapan bahwa tugas Humas hanya bertugas membuat siaran pers atau menyelenggarakan konperensi pers. Persepsi yang demikian menyebabkan perhatian dan pembinaan kepada petugas Humas kurang optimal. Padahal menurut International Public Relations Association (IPRA) yang merumuskan pedoman kerja bagi para praktisi, Public Relation merupakan fungsi penghubung manajemen dengan publiknya, mendukung pembinaan dan memelihara komunikasi antar organisasi dengan publiknya, membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecendrungan, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, menetapkan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum.

Dari pedoman itu, ada beberapa hal yang perlu disikapi. Pertama, bahwa Humas sebagai fungsi manajemnn membantu memberikan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, tentunya Humas harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Akan sulit bagi Humas sendiri untuk memberikan penerangan dan tanggapan, bila Humas sendiri tidak mengetahui latar belakang suatu kebijakan. Sebagaimana dikatakan oleh Joni Inman, Ketua Asosiasi Nasional Para Komunikator Pemerintah (National Association of Government Communication) AS, "Melibatkan seorang komunikator dalam sebuah tim strategi sangatlah penting. Bila pejabat pemerintah punya rancangan, sebaiknya diketahui dulu bagaimana kira-kira masyarakat menerimanya. Maka dari itu, sebaiknya seorang komunikator sudah terlibat dari awal sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya, masyarakat bereaksi negatif, bisa dihindarkan." Kedua, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan. Fungsi ini mengharuskan bahwa public relation harus bersikap proaktif. Sikap proaktif ini akan sangat membantu untuk menyikapi kecendrungan isu yang berkembang yang berkaitan dengan lembaga di mana humas itu berada.

Saat ini, meskipun presiden Jokowi sudah menunjuk Johan Budi sebagai juru bicara Presiden yang bertugas untuk mengomunikasikan program Presiden dan pemerintah, sekaligus juga bertanggung jawab menjadi koordinator humas semua kementerian, namun perannya belum begitu terasa.. Penunjukan Johan itu tentu layak kita sambut dengan baik setelah setahun sebelumnya bentuk komunikasi Presiden Jokowi kepada public tidak cukup menggembirakan. Banyak program maupun kebijakan yang sebenarnya baik untuk masyarakat tetapi dipelintir untuk dicibir bahkan menjadi bahan olok-olok. Belum lagi beberapa kasus yang justru menyerang presiden secara pribadi. Berbagai hal tersebut selama ini tentu sangat mengganggu kinerja dan citra presiden di mata masyarakat.

Penunjukan Johan Budi berawal dari ketidakpuasan presiden terkait cara menteri mempunyai langgam sendiri ketika mengomunikasikan kebijakan kepada masyasakat. Bahkan, tidak jarang komunikasi antarmenteri saling bertabrakan di media. Ini diakibatkan karena Presiden belum mempunyai juru bicara ketika itu. Tidak adanya jubir pada akhirnya kerap merepotkan presiden sendiri. Sebab, fungsi juru bicara sebenarnya adalah orang pertama yang pasang badan atas beberapa hal yang harus disampaikan presiden. Sebab, jika juru bicara keliru, akan ada presiden yang membetulkan.Selain itu, peran jubir juga penting untuk menciptakan agenda setting hingga meng-counter isu negatif di media massa. Hadirnya seorang jubir juga akan memperjelas fungsi sekretaris kabinet, menteri sekretaris negara, hingga kantor staf kepresidenan. Masing-masing dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya tanpa perlu merangkap menjadi corong presiden di media. Adanya jubir juga akan mempersempit ruang untuk perang pernyataan antarpejabat negara. Sebab, jubir presiden berbicara atas nama presiden. Karena itu, jika ada menteri atau pejabat Negara yang lain berbeda pendapat dengan juru bicara, berarti dia berbeda pendapat dengan presiden.
Akhirnya, dapat kita katakan, untuk mengatasi kontroversi isu bangkitnya PKI dan meminimalisir gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, alangkah baiknya Humas Pemerintah bekerja maksimal dalam hal ini. Biarkan humas bekerja sebagaimana mestinya yaitu mengelola informasi pemerintahan yang akan keluar dari satu pintu. Itu tentu akan mengurangi distorsi informasi, beda penafsiran, hingga perang pernyataan antara pembantu presiden yang saat ini masih kerap terjadi. Fungsi kehumasan pemerintah pun akan semakin mudah karena jubir presiden adalah penyampai narasi tunggal atas kebijakan pemerintah. Tidak ada kebijakan lain atau penafsiran lain selain yang disampaikan sang jubir.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

C.1 KESIMPULAN

Merebaknya ajaran komunisme dan bangkitnya PKI merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia. Pro dan kontra senantiasa terjadi sehingga menyebabkan Pemerintah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi pemerintah harus menampung aspirasi kalangan umat Islam yang menjadi bagian mayoritas di Indonesia, namun di sisi yang lain pemerintah juga dihadapkan pada tekanan berbagai elemen yang atas dasar kebebasan berpendapat dan berekspresi menuntut upaya pelurusan sejarah dan permintaan maaf pemerintah kepada korban PKI.

Situasi menjadi semakin hangat manakala beberapa pejabat pemerintah saling mengeluarkan pernyataan terkait isu PKI. Terdapat perbedaan sudut padang dan penafsiran, sehingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh petinggi negara menjadi komuditi media yang berakibat adanya distorsi ketika sampai di masyarakat. Hal inilah yang kemudian dapat memunculkan gejolak di tengah-tengah mayarakat, yang jika tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan kekisruhan bahkan dapat mengancam reputasi pemerintah.

Bagaimana pun, situasi ini sebenarnya terjadi karena humas pemerintah belum berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu perlu langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan dan memposisikan humas pemerintah dalam mengelola isu PKI, sehingga isu ini tidak terus berkembang dan mengancam stabilitas negara.

C.2 SARAN

Ada beberapa saran yang direkomendasikan untuk mempertahankan reputasi pemerintah terkait isu bangkitnya PKI dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengatasi persoalan tersebut :

1. Keputusan dan kebijakan yang diambil tetap berlandaskan kepada Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU No, 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

2. Perlu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pihak-pihak yang menyuarakan tuntutan pelurusan sejarah atas dasar kebebasan berpendapat dan berekpresi.

3. Menjalankan fungsi humas pemerintah dalam hal ini juru bicara presiden sebagaimana mestinya. Sehingga apapun tindakan dan suara para petinggi pemerintah terutama kabinet, TNI dan Polri dalam bertindak serta mengeluarkan pernyataan bisa selaras sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro. 2011. Handbook of Public Relations. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Effendy, Onong Uchjana. 2006. Hubungan Masyarakat. Bandung: Remaja Rosdakarya

Suwirta, Andi. 2000. Mengkritisi Peristiwa G30S PKI 1965: Dominasi Wanana Sejarah Orde Baru Dalam Sorotan. Historia : Jurnal Pendidikan Sejarah No.1.

Sumber Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Komunis_Indonesia

Diakses Selasa, 17 Mei 2016 Pukul 14.10 WIB

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150929180907-20-81660/ribka-tjiptaning-yang-tak-pernah-malu-jadi-anak-pki/

Diakses Selasa, 17 Mei 2016 pukul 19.30 WIB

http://banyumasnews.com/90093/aparat-tnipolri-razia-simbol-pki-di-purwokerto/

Diakses Selasa, 17 Mei 2016 pukul 20.30 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/11502191/Jokowi.Perintahkan.Luhut.Cari.Kuburan.Massal.Korban.1965?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd